This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Amerika Serikat Keluar dari Organisasi Internasional

Amerika Serikat Keluar dari Organisasi Internasional

Sejak terpilihnya, Presiden Trump tidak hanya membuat keputusan yang kontroversial namun juga menuai kritik dunia internasional. Bagaimana tidak, sejak 2017 lalu, AS resmi mengeluarkan diri dari sedikitnya lima organisasi penting dan berpengaruh dunia. Mengapa Washington mengambil kebijakan “anti-muliteralisme”dan bersikap “anti-globalis”?

Trans-Pacific Partnership

Sempat menjadi perbincangan TPP yang ditandatangani oleh 12 negara pada February 2016 diklaim sebagai organisasi blok perdagangan terbesar di dunia dengan total 40% dari output ekonomi global dan sepertiga perdagangannya menjadikannya kemitraan ekonomi terkuat. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara anggota akan secara bertahap menghapus tarif impor dan pada tahun 2030, barang-barang akan mengalir ke pelabuhan mereka tanpa batasan apa pun.

Negara penandatangan diberikan waktu 2 tahun untuk meratifikasi perjanjian tersebut, namun pada 22 November 2016 Trump justru menarik Washington dari TPP dan menyatakan bahwa TPP adalah deal yang buruk! Trump menilai TPP akan meningkatkan defisit perdagangan dan mengakibatkan meningkatnya pengangguran bagi AS. Hingga Juli 2017, kesebelas negara bersepakat melanjutkan  TPP tanpa AS. Agaknya meyesal, April 2018 menyatakan keinginannya untuk bergambung kembali dengan TPP dengan negosiasi ulang agar kebijakan-kebijakan yang diatur dapat lebih menguntungkan AS. Mengutip Kyodo News, Toshimitsu Motegi, menteri Jepang yang bertanggung jawab atas TPP, mengatakan setelah pertemuan kabinet bahwa akan sulit unutk merenegosiasi TPP.

Paris Climate Agreement

Tepatnya tanggal 1 Juni 2017 AS resmi keluar dari organisasi yang digadangkan sebagai organisasi yang berambisi mengurangi emisi dan efek global warming, Paris Climate Agreement. Trump mengungkapkan salah satu alasan yaitu beban keuangan dan ekonomi yang diberlakukan dinilai kejam bagi AS, dengan kata lain negara-negara lain yang tergabung tidak menanggung beban seperti AS. Hal ini merujuk secara khusus ke Cina dan India. Trump mengungkapkan bahwa Jika tidak menarik diri, AS akan menghabiskan biaya 2,7 Juta USD hingga tahun 2025. Walaupun demikian, AS akan mempertimbangkan keterlibatannya namun dengan persyaratannya sendiri. Berseberangan dengan itu, Barack Obama, mengatakan pemerintahan Trump bergabung dengan “segelintir negara yang menolak masa depan” dengan menarik diri dari pakta perubahan iklim Paris.

Iran Nuclear Deal

Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran pada Mei 2018 padahal tahun 2015  Iran menyetujui pembatasan program nuklirnya, sehingga tidak mungkin untuk menghasilkan bom dan membuat inspeksi yang ketat melalui perjanjian dengan P5+1 negara Super Power AS, Inggris, Perancis, Cina, Rusia, dan Jerman. Skema yang dinegosiasikan pada pemerintahan Obama dan negara Super Power tersebut saat itu adalah mencabut sebagian besar sanksi ekonomi AS dan internasional terhadap Iran.

Negara-negara anggota Uni Eropa, Rusia, dan China mengkritik keputusan Trump untuk menjauh dari perjanjian tersebut. Hanya Israel yang memuji keputusan itu. Namun, tanggapan dari Iran sendiri tidak terdengar. Presiden Hassan Rouhani menyatakan bahwa Iran bermaksud mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian, dan dia mengkritik Trump karena sejarahnya tidak menghormati perjanjian internasional. Trump mendapat dukungan kuat dari Arab Saudi dan Israel, yang pemimpinnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memuji langkah tersebut sebagai langkah yang berani. Selama kampanye 2016, Trump mencerca perjanjian ini dan mengklaim bahwa kebijakannya menekan Korea Utara berhasil membawa AS dan Korea Utara pada meja perundingan, dan tekanan juga akan menghasilkan efek  yang sama pada Iran. AS akan kembali menerapkan sanksi terhadap minyak Iran dan menjatuhkan sanksi baru kepada bank Sentttral Iran.

United Nations Human Rights Council

AS resmi mengelurkan diri dari Dewan Hak Asasi Manusia dunia, UNHRC (United Nations Human Rights Council) pada 22 Juni 2018. Keputusan ini menjadikan AS bergabung dengan Iran, Korea Utara, dan Eritrea sebagai satu-satunya negara yang menolak untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan musyawarah dewan. Sikap “anti globalis” ini tercermin dalam draft “Auditing and Reducing U.S. Funding of International Organizations,”yang menetapkan AS untuk memotong dukungan sukarela untuk badan-badan internasional setidaknya 40%. Gedung Putih tidak sendirian dalam pandangan anti-globalis ini. Sebuah RUU, berjudul Undang-Undang Pemulihan Kedaulatan Amerika 2017, diperkenalkan oleh Perwakilan Alabama Mike Rogers awal tahun ini, menyerukan Amerika Serikat untuk “mengakhiri” keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”). Perwakilan Arizona Andy Biggs, yang mensponsori RUU itu, menyatakan bahwa ia percaya bahwa “kedaulatan kita sebagai negara dirugikan oleh keanggotaan kita dalam badan ini.”

Dalam pidato General Assembly di New York, duta besar Amerika untuk PBB Nikki R. Haley mengungkapkan bahwa salah satu alasan keputusan tersebut adalah UNHRC memiliki motif politik terhadap sekutu utama AS di Timur Tengah AS. “Awal tahun ini, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia mengeluarkan lima resolusi terhadap Israel – lebih dari jumlah yang disatukan melawan Korea Utara, Iran dan Suriah,”… “Fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tanpa akhir terhadap Israel ini adalah bukti nyata bahwa dewan dimotivasi oleh bias politik, bukan oleh hak asasi manusia.”…”Jika Dewan Hak Asasi Manusia akan menyerang negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi negara-negara yang menyalahgunakan hak asasi manusia, maka Amerika seharusnya tidak memberikannya kredibilitas,” kata Haley.

Rob Berschinski, wakil presiden senior di Human Rights First, organisasi nirlaba lain, mengakui bahwa tidak ada yang percaya bahwa dewan hak asasi manusia itu sempurna. Tapi, meninggalkannya adalah kesalahan. “Negara-negara seperti Cina, Rusia dan Venezuela akan memuji keputusan ini karena kita dengan bebas menyerahkan pengaruh atas mereka yang sebelumnya kita miliki,” kata Berschinski.Skema yang dinegosiasikan pada pemerintahan Obama dan negara Super Power tersebut saat itu adalah mencabut sebagian besar sanksi ekonomi AS dan internasional terhadap Iran.

Keputusan ini ditentang oleh kepala negara-negara anggota Uni Eropa, Rusia, dan China. Sementara itu, tanggapan dari Iran sendiri tidak terdengar. Presiden Hassan Rouhani menyatakan bahwa Iran bermaksud mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian, dan dia mengkritik Trump karena sejarahnya tidak menghormati perjanjian internasional. Trump mendapat dukungan kuat dari Arab Saudi dan Israel, yang pemimpinnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memuji dia karena keputusan ini adalah “langkah bersejarah” dan “kepemimpinan yang berani.”

UNESCO

Pada 1 Januari 2019,  AS menarik diri dari Badan Budaya dan Pendidikan PBB, UNESCO. Tidak mengagetkan sebab Washington telah mengumumkan keinginannya sejak Oktober 2017 menyusul ketegangan selama bertahun-tahun di organisasi yang dituduh AS sebagai “anti israel”. Keinginan ini pertama kali diumumkan setelah UNESCO mengakui kota tua Hebron di Tepi Barat sebagai Situs Warisan Dunia Palestina di tengah perlawanan sengit dari AS dan Israel. Kota Tua Hebron adalah rumah bagi, di antara peninggalan dan situs budaya lainnya, Makam para Leluhur, situs religius suci yang dikenal sebagai Gua Machpelah bagi orang Yahudi dan sebagai Tempat Suci Abraham bagi umat Islam. Pada saat itu, AS dan Israel menuding bahwa PBB terlibat dalam “bias anti-Israel” sebab memberikan pengakuan  kepada Palestina sebagai negara anggota PBB pada tahun 2011.

Menurut Al Jazeera, sebelumnya PBB telah mengkritik pendudukan Israel atas Yerusalem Timur. Ini kali kedua AS keluar dari UNESCO, Di bawah Presiden Ronald Reagan tahun 1984 AS keluar akibat dugaan salah kepengurusan keuangan dan klaim “bias anti-AS” pada beberapa kebijakan, namun kembali bergabung tahun 2002 di bawah George W Bush. Kali ini, Kepala UNESCO, Irina Bokova, menyebut penarikan AS sebagai bentuk “kehilangan multilateralisme,” sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan melalui juru bicara bahwa ia “sangat menyesali perkembangan ini.”

Keluar dari 5 organisasi berpengaruh, apalagi yang mempromosikan perdamaian dunia bukanlah kebijakan tanpa pertimbangan matang. Keputusan keluarnya dari organisasi yang seharusnya dapat “meleburkan kepentingan dan menyatukan pandangan bersama untuk mencapai tujuan bersama” seperti pandangan kaum liberalis dalam menilai mengapa suatu neagra mengikuti organisasi internasional tidak berlaku pada AS. AS bersikap realis, sebab alasannya adalah jika tidak keuntungan ekonomi berarti  pembelaanya terhadap sekutu utamanya di timur Tengah, Israel. Pandangan Kaum Realis mengatakan bahwa organisasi internasional dibuat untuk mengejar kepentingan nasional semata, jika tidak, untuk apa terlibat.

Dioleh dari berbagai sumber: Nytimes.com, jtl.columbia.edu, archpaper.com, trtworld.com, bbc.com, washingtonpost.com

 

Facebook Comments

About Renni N. S Gumay

Seorang akademisi yang memiliki minat dalam jurnalistik dan tertarik pada isu politik, keamanan, pertahanan dan kemanusiaan.