This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Berbagai Solusi Harus Dilakukan Untuk Menyelamatkan BPJS

Berbagai Solusi Harus Dilakukan Untuk Menyelamatkan BPJS

BPJS terus mengalami defisit anggaran. Berbagai solusi coba ditawarkan agar salah satu program strategis pemerintah ini tidak mati dalam memberikan pelayanan.

Ikatan Dokter Indonesia atau IDI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018)

Dikutip kompas.com “Kalau kita melihat misalnya dengan pola operasional sekarang ini, dengan defisit yang besar, kami mengkhawatirkan kartu indonesia sehat, atau JKN akan mengalami suatu kegagalan,” kata Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis usai pertemuan.

IDI menilai bahwa defisit yang terjadi di BPJS disebabkan karena sistem yang belum terbuka dan transparan. Oleh karena itu, IDI menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk membenahi sistem yang ada. Dengan keterbukaan informasi, semua masalah pasti bisa diselesaikan. apalagi dengan menggunakan sistem informasi yang menunjang transparansi.

Solusi yang tengah dilakukan pemerintah dalam mensiasati defisit anggaran ini diantaranya dengan mengajak produsen rokok untuk memanfaatkan cukai sebagai solusi. Produsen rokok dalam negeri mendukung langkah pemerintah memanfaatkan cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres), dikutip dari Liputan6.com Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Ismanu Soemiran, mengatakan hal ini membuktikan jika pemerintah memberikan prioritas terhadap masalah kesehatan masyarakat.

Source : Katadata

Sebelumnya kekhawatiran mengenai defisit anggaran ini sangat dikhawatirkan berbagai pihak. Seperti diketahui, pemerintah sudah menaikkan tarif BPJS pada beberapa waktu yang lalu, kemudian memperketat sebagian regulasi mengenai iuran para pemegang kartu BPJS.

Dalam urusannya dengan pihak rumah sakit, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan, pencairan dana itu dapat dilakukan secara langsung maupun bertahap.

Kemenkeu sudah memastikan dana BPJS akan mendapatkan talangan sebesar 4.9 triliun. Tak hanya itu, selain melalui dana talangan pemerintah (APBN), pajak rokok juga akan dialokasikan untuk menambal defisit yang menimpa BPJS Kesehatan. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPJS Kesehatan defisit Rp 10,98 triliun pada 2018.

‎Selain dibutuhkan transparansi dalam sistem alokasi dana BPJS yang dinilai IDI masih sangat lemah dan tidak terbuka, pemanfaatan dana cukai untuk kesehatan ini meskipun kontroversial bagi sebagian pihak juga dinilai masih relevan, dengan harapan regulasi Industri Hasil Tembakau (IHT) ini lebih mementingkan  kepentingan masyarakat terutama dalam masalah kesehatan.

 

 

Facebook Comments

About Fahmy Yusuf

Sarjana Humaniora Universitas Indonesia, Magister Pertahanan Universitas Pertahanan. Editorial Ruang Rakyat.