This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

PDIP dan Gerindra Berlomba di Sepuluh Provinsi: Bagaimana Nasib Partai Koalisi Lain?

PDIP dan Gerindra Berlomba di Sepuluh Provinsi: Bagaimana Nasib Partai Koalisi Lain?

Jumat, 02 November 2018 Lingkaran Survei Indonesia Denny JA kembali merilis temuannya dari hasil survei mengenai pertarungan partai politik di 10 provinsi terbesar. Sebagai pemapar, Adjie Alfarraby mengungkapkan survei ini diadakan pada bulan Oktober (4-14 Oktober 2018) untuk melihat perkembangan teraktual mengenai dukungan partai politik di sepuluh provinsi terbesar di Indonesia.

Survei setiap provinsi dengan mengambil 600 responden, sehingga mencapai 6000 responden pada sepuluh provinsi. Margin of error setiap provinsi sebesar 4.1% . Sementara metode survei yang digunakan adalah multistage random sampling dengan wawancara tatap muka.

Provinsi dengan populasi terbesar, Jawa Barat, Gerinda menempati posisi pertama dukungan partai Politik dengan 20.2% nilai elektabilitas. Di posisi kedua ada PDIP dengan dukungan sejumlah 17.8%. provinsi kedua, Jawa Timur, PKB di posisi pertama bersaing ketat dengn PDIP dengan Masing-masing memperoleh 21.7% (PKB) dan 21.0% (PDIP).

Untuk provinsi ini, Gerindra hanya berhasil menempati posisi keempat dengan nilai elektabilitas 4.6%. Provinsi ketiga, PDIP mempertegas posisinya sebagai “markas besar” dari Partai Wong Cilik tersebut dengan dukungan sebesar 46.0%. Gerindra memang memperoleh Posisi kedua, namun nilai elektabilitasnya hanya 6.2%. Provinsi keempat, Sumatera Utara PDIP menempati posisi pertama dengan angka dukungan 28.0% dan Gerindra dengan angka dukungan 16.5%.

Provnisi kelima, Banten menampilkan kejutan politik dengan Gerindra di posisi pertama 26.3% dan PDIP di posisi kedua 19.3% nilai elektabilitas. Provinsi keenam, DKI Jakarta, PDIP memuncaki dukungan terbanyak dengan 23.1% disusul Gerindra dengan 17.1% di posisi kedua.

Provinsi ketujuh, Sulawesi Selatan, Golkar masih menempati status quo di posisi pertama dengan 23.5%, Gerindra menempati posisi kedua dengan 16.3%, dan PDIP di posisi ketiga dengan 7.3%. Provinsi kedelapan, Lampung, PDIP menempati posisi pertama dengan elektabilitas 34.0% dan posisi kedua diraih oleh gerindra dengan nilai dukungan 11.7%. Provinsi kesembilan, Sumatera Selatan, PDIP bersaing ketat dengan Gerindra dengan nilai dukungan masing-masing 26.5% (PDIP) dan 25.9%  (Gerindra). Provinsi kesepuluh, Riau, Gerindra merajai provinsi ini dengan nilai dukungan 22.2% dan PDIP menempati posisi kedua dengan nilai dukungan 9.3%.

Vis a Vis PDIP dan Gerindra di Sepuluh Provinsi

Pertama, PDIP menempati posisi pertama atau terbanya di lima provinsi (Jateng, Jatim, Sumut, Sumsel, Lampung) dan gerindra menjadi juara kedua di tiga provinsi. Pada sisi lainnya, Gerindra menempati provinsi pertama di tiga provinsi (Jabar, Banten, dan Riau) dan PDIP di posisi kedua. Artinya, perlombaan perolehan suara pada kontestasi pemilu legislatif dan Presiden masih berlangsung. PDIP sejauh survei ini dirilis, masih unggul dan berpotensi menjadi pemenang pemilu 2019 baik di ranah legislatif maupun eksekutif tertinggi (Presiden).

Gerindra, meski hanya kuat di tiga Provinsi, namun meraih peningkatan suara yang cukup mengejutkan di ketiga provinsi, dan tiga provinsi (Sulsel, Lampung, dan Sumsel). Potensi penambahan maupun penurunan suara masih mungkin terjadi di kedua partai di sepuluh provinsi pada sisa enam bulan ini (periode November hingga April 2019).

Kedua, pada Provinsi dengan nilai kultural yang kuat, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, PKB dan Golkar masih menempati posisi pertama. Hal ini dirasa wajar karena Jawa Timur identik dengan provinsi NU dan Sulawesi Selatan tumbuh dan besar dengan tradisi Golongan Karya. Hal ini juga berlaku terhadap PDIP di Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah sangat identik dengan rumah atau basis ideologi Soekarno-isme atau Marhaenisme. Di luar tiga provinsi tersebut, dukungan politik sangat bersifat cair dan dinamis sehingga masih berpotensi untuk terjadi perubahan dalam enam bulan ke depan.

Hal ini juga yang menjadi asusmsi dasar, PDIP masih akan berpacu melawan Gerindra di tujuh provinsi lainnya dan tentunya harus selalu waspada di posisi suara tipis seperti Sumatera Selatan. PDIP dan Gerindra membuktikan bahwa partai dengan Calon Presiden identik dengan partainya memberikan keutungan elektoral di sepuluh provinsi

Belum Ada Efek Ekor Jas Bagi Partai Lain

Pada rilis survei, Partai-partai representatif Koalisi Indonesia Kerja (Jokowi – Maruf Amin) masih belum nampak berkembang di bulan Oktober ini. Golkar meraih 11.3% di Jawa Barat (posisi ketiga), 5.2% di Jawa Timur (ketiga), 4.2% di Jawa Tengah (keempat), 6.7% di Sumatera Utara (keempat), 7.0% di Banten (ketiga), di DKI Jakarta 4.3% (keempat), 23.5% di Sulawesi Selatan (pertama), Lampung 8.8% (ketiga), Sumatera Selatan 8.2% (ketiga), Riau 7.2% (ketiga).

PKB meraih 3.7% di Jawa Barat (keenam), 21.7% di Jawa Timur (Pertama), 4.8% di Jawa Tengah (Ketiga), 1.3% Sumatera Utara (Kesembilan), 2.3% di Banten (ketujuh), di DKI 1.7% (keenam), di Sulawesi Selatan 2.5% (kedelapan), di Lampung 7.2% (keempat), di Sumatera Selatan 13% (kedelapan), di 1.0% (Kesepuluh).

PPP meraih 4.7% di Jawa Barat (kelima), 1.7% (ketujuh) di Jawa Timur, 3.5% di Jawa Terngah (kelima), 1.8% di Sumatera Utara (kedelapan), 3.5% di Banten (kelima), 3.0% di DKI Jakarta (Kelima), 2.3% di Sulawesi Selatan (kesembilan), 1.7% di Lampung (kedelapan), 2.5% di Sumatera Selatan (keenam), 1.3% di Riau (kesembilan).

Pada partai-partai koalisi Adil Makmur (Prabowo – Sandiaga Uno), PKS meraih 6.0% di Jawa Barat (posisi keempat), 0.7% di Jawa Timur (kesepuluh), 1.3% di Jawa Tengah (keenam), 3.5% di Sumatera Utara (kelima), 2.3% di Banten (keenam), 6.2% di DKI (ketiga), 2.4% di Sulawesi Selatan (ketujuh), 2.7% di Lampung (ketujuh), 1.2% di Sumatera Selatan (kesepuluh), 4.2% di Riau (kelima).

PAN meraih 1.5% di Jawa Barat (kesepuluh), 1.4% di Jawa Timur (kedelapan), 1.2% di Jawa Tengah (ketujuh), 3.3% di Sumatera Utara (keenam), 1.8% di Banten (kedelapan), 1.7% di DKI (ketujuh), 2.0% di Sulawesi Selatan (kesepuluh), 1.3% di Lampung (kesembilan), 2.7% di Sumatera Selatan (kelima), 3.2% di Riau (keenam).

Demokrat meraih 2.7% di Jawa Barat (ketujuh), 3.6% di Jawa Timur (kelima), 0.7% di Jawa Tengah (ketujuh), 4.8% di Suamtera Utara (keempat), 4.8% di Banten (keempat), 3.0% di DKI (kelima), 4.5% di Sulawesi Selatan (kelima), 4.3% di Lampung (kelima) 5.2% di Sumatera Selatan (keempat), 6.5% di Riau (keempat).

Jika kita membaca enam partai representatif di kedua koalisi, memang di luar basis tradisional, partai-partai tersebut berjuang keras untuk mempertahankan dominasi suaranya di sepuluh provinsi. Golkar, jika kita melihat di sepuluh provinsi berpeluang besar bagi perolehan tempat ketiga. Tempat keempat hingga keenam sejauh ini masih jadi perebutan kuat antara Demokrat versus PKB.

Sisanya, perjuangan lolos parliamentary thereshold dikerjar PPP dan PKS. PAN sendiri masih menghadapi ancaman tidak lolos parliamentary threshold jika melihat komposisi suara di seluruh provinsi. Hal ini sungguh mengherankan, apalagi jika kita lihat koalisi gemuk yang berada di kubu Jokowi (di isi PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI) dan koalisi ramping di kubu Prabowo (Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat) terlihat solid di dalam pertunjukan panggung media.

Pada kenyataanya, partai kecil di kubu Jokowi meraih suara nol hingga satu sekian persen di sepuluh provinsi. Di kubu Prabowo, PKS dan Demokrat menjadi partai medioker, sementara PAN berjuang untuk lolos Parliamentary Threshold yang berjumlah empat persen dari suara nasional. Hal ini menjadi pertanyaan: Apakah Capres tidak memberikan efek ekor jas?

Menurut Ikrama Masloman, Peneliti Senior LSI Network, efek asosiatif pemilih yang diakibatkan pemilu serentak, Jokowi (PDIP) dalam jumlah yang besar dan Maruf Amin (PKB) dalam jumlah yang kecil, Prabowo-Sandi (Geirndra) dalam jumlah yang besar menjadi identik dan membawa dampak pengikisan bagi partai pendukung koalisi, terutama partai kecil yang berada di angka nol koma sekian persen.

Selain persoalan identifikasi, saya menilai bahwa memang, partai-partai pendukung koalisi sebagai representasi terbesar Golkar, PKB, PPP di sisi Jokowi dan PKS, PAN, Demokrat di sisi Prabowo belum memiliki platform yang dapat memperkenalkan diri mereka ke masyarakat, selain hanya memperkenalkan Capres Jokowi versus Prabowo dan Gerakan Indonesia kerja versus 2019 Ganti Presiden .

Akan sulit bagi masyarakat mengidentifikasi partai-partai sebagai partai yang akan dipilih rakyat sebagai alternatif pilihan dan merupakan partai yang ideal baginya. Terkhusus bagi Golkar dan PKB bagaimana bisa meraup suara di luar basis tradisional di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Hal ini menjadi tugas berat bagi pimpinan dan pengurus partai-partai tersebut untuk memikirkan jalan keluar bagi elektabilitas partai untuk masuk ke dalam partai lolos Parliamentary Threshold yang berjumlah empat persen dalam skala nasional. (/FY)

 

Ditulis oleh :

Mohamad Wieldan Akbar (Peneliti Muda Konsultan Citra Indonesia – Lingkaran Survei Indonesia Network)

 

Facebook Comments

About Redaksi Ruang Rakyat

RuangRakyat memberikan ruang bagi kamu yang ingin menuangkan gagasan ke seluruh rakyat Indonesia.