This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Potensi Instabilitas Pasca Bencana di Palu

Potensi Instabilitas Pasca Bencana di Palu

Palu adalah daerah yang unik karena memiliki resistensi yang kuat terhadap pengaruh konflik komunal yang terjadi di Poso, yang berjarak hanya beberapa jam saja. Saat konflik komunal Poso tahun 1999, Palu relatif imun terhadap provokasi-provokasi yang sempat terjadi. Bahkan saat konflik komunal berhenti dan digantikan dengan hadirnya kelompok-kelompok teror lokal seperti Kompak Kayamanya sampai pada Mujahiddin Indonesia TImur dibawah pimpinan Santoso, teror yang terjadi di Palu seperti penembakan Pendeta Susianti Tinulele di tahun 2004, kondisi Palu relatif tidak terprovokasi.

Saat bencana gempa disertai tsunami terjadi di tanggal 28 September 2018 lalu, Palu menjadi tidak aman. Penjarahan yang terjadi di mini market-mini market termasuk pencurian di rumah-rumah kosong membuat orang yang sudah trauma dengan bencana alam menjadi semakin waswas. Hal ini diperparah dengan kaburnya narapidana dari penjara di Palu dan Donggala. Walaupun sebagian sudah kembali, mereka yang masih lepas dan belum ditangkap kembali dan/atau menyerahkan diri itu turut berkontribusi membuat rasa tidak aman masyarakat korban bencana di Palu.

Saat bencana terjadi, Batalyon 711/Raksatama yang berada di Palu sedang dalam penugasan ke Ambon. Hal ini membuat pemerintah dengan cepat mengirim bantuan pasukan TNI dari Makassar dan Kalimantan untuk membantu Polri dalam melakukan pengamanan daerah yang bertujuan memberikan rasa aman terhadap masyarakat korban bencana. Ini adalah keputusan yang tepat oleh pemerintah untuk menekan potensi instabilitas yang sangat mungkin terjadi.

Saat ini, situasi tanggap darurat itu sudah akan berakhir dalam satu minggu ke depan. Tanpa payung hukum yang jelas, keberadaan pasukan yang diperbantukan saat tanggap darurat di Palu akan dipertanyakan oleh DPR, terutama bagi mereka yang memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah. Padahal, tuntutan bagi Walikota dan Gubernur untuk mundur itu cukup keras dan terkesan meningkat dan berpeluang menciptakan kekosongan pemerintahan jika aparat pemerintah lokal menjadi labil.

Kombinasi antara kegaduhan menuntut agar Gubernur dan Walikota mundur, ketidakpuasan masyarakat korban bencana yang merasa bahwa penyaluran bantuan berjalan tidak lancar, pembenturan praktik adat dan agama serta tuntutan pengurangan personil TNI dan Polri karena ketiadaan payung hukum saat berakhirnya situasi tanggap darurat sangat berpotensi memicu peningkatan instabilitas yang sangat mungkin terjadi di Palu.

Anak-anak yang kehilangan tempat tinggal di Palu

Sudah sepatutnya Presiden Joko Widodo dan jajarannya mengantisipasi potensi instabilitas yang sangat mungkin terjadi. Masyarakat korban bencana di Palu dan Donggala harus diberi rasa aman sehingga mereka bisa terbantu dalam proses pemulihan paska periode tanggap darurat yang akan berakhir.

Jangan biarkan masyarakat Palu terprovokasi oleh tangan-tangan para jahanam yang mengeksploitasi emosi para korban bencana Palu dan memanfaatkan momen untuk menciptakan instabilitas.

Salam dari Cirebon,

#IndonesiaTanahAirBeta
#paluNgataku

 

 

 

Ditulis Oleh Alto Luger Pengamat Terrorisme Lulusan Peace & Conflict Resolution di Queensland University

#IndonesiaTanahAirBeta

Facebook Comments

About Redaksi Ruang Rakyat

RuangRakyat memberikan ruang bagi kamu yang ingin menuangkan gagasan ke seluruh rakyat Indonesia.