This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Refleksi Sejarah Industri Berbasis Tebu Di Nusantara

Refleksi Sejarah Industri Berbasis Tebu Di Nusantara

Hampir 2 abad, tepatnya 186 tahun tanam paksa yang disebut oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai budaya menanam atau Cultuurstelsel diterapkan di wilayah Nusantara.

Tanaman tebu merupakan salah satu tanaman yang wajib ditanam oleh petani saat masa tanam paksa tersebut. Hal ini membuat industri tebu pernah termasyur di seantero Hindia Belanda, bahkan di dunia pada abad 19 dan abad 20.

Perkembangan industri berbasis tebu yang dikenal dengan Suiker-industrie di Jawa, terutama di Pasuruan tidak lepas dari semakin intensifnya penetrasi kekuasaan kolonial di Hindia Belanda pada abad 19 dan abad 20.

Pemerintah Hindia Belanda saat itu mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan perkebunan sehingga perkembangan perkebunan ala Eropa memiliki andil dalam memperluas perekonomian.[1] Industri tebu sendiri memiliki lembaga penelitian khusus yang berdiri sejak tahun 1887 bernama Proefstation Oost-Java di Pasuruan.[2]

Masa lalu industri gula di Pasuruan yang terasa manis membuat penulis tertarik untuk menggunakan pendekatan sejarah dalam menganalisis peran industri berbasis tebu dalam perekonomian dan percepatan pertubuhan ekonomi dengan mengacu pada tulisan G.R. Knight berjudul “Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad ke-19 : Studi dari Karesidenan Pekalongan 1830-1870”.

Tanaman tebu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan yang tumbuh di tanah irigasi seperti halnya padi. Oleh karena itu, penggunaan lahannya pun bergantian dengan tanaman padi. Tanaman ini membutuhkan waktu yang lama untuk satu kali panen, yaitu hampir 1 tahun.

Dalam menanam tebu merujuk pada konteks abad ke 19, petani membutuhkan lahan yang luas dan digarap bersama-sama oleh penduduk desa. Oleh karenanya, petani harus menempuh jarak yang jauh ke kebun. Budidaya tanaman tebu juga melewati proses yang sangat beragam, mulai dari menanan, memanen hingga memprosesnya di pabrik.

Penerapan Tanam Paksa

Budidaya tebu di Pulau Jawa sebenarnya sudah ada sebelum dikukuhkannya Cultuurstelsel pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, tetapi keberadaannya masih sangat terbatas. Budidaya tanaman yang dikenal dengan sebutan Sugar Cane ini hanya dilakukan di perkebunan-perkebunan milik orang Tionghoa dan Belanda di sekitar Batavia dan Pasuruan, Jawa Timur.

Pada perkembangan selanjutnya, yaitu tahun 1860, banyak bermunculan pabrik-pabrik gula di Pulau Jawa yang padat penduduknya, sehingga pabrik-pabrik gula menjadi pemandangan yang mendominasi di wilayah-wilayah pedesaan. Tercatat terdapat seratus buah pabrik milik orang Eropa, yang dijalankan dengan tenaga kincir air atau dengan tenaga uap yang diimpor dari Belanda atau Inggris.

Pabrik-pabrik gula tersebut bergantung pada pasokan tebu dari wilayah Pasuruan, Semarang, dan Tegal. Tebu ditanam oleh lebih dari seratus ribu keluarga petani yang menggarap lahan sekitar 12.000 hektar.  Banyaknya jumlah perkebunan tebu, mengakibatkan pabrik-pabrik gula mampu menghasilkan lebih dari 130.000 ton gula per tahunnya.

Jumlah yang sangat banyak untuk ukuran pada masa itu. Perlu diketahui bahwa tebu yang dihasilkan oleh para petani adalah tebu kualitas tinggi, sehingga menghasilkan gula yang juga berkualitas baik. Hal ini yang membuat sistem tanam paksa tebu berjalan dengan sukses. Dengan kata lain, perekonomian mengalami peningkatan signifikan dengan indikator meningkatnya produksi tebu dengan kualitas tinggi dan meningkatnya hasil penjualan tebu.

Saat itu, tebu yang dihasilkan merupakan tebu dengan kualitas tinggi dan didukung oleh bibit berkualitas baik serta pengolahan yang cakap. Kesuksesan dalam budidaya tebu ini mengindikasikan keberhasilan penguasa lokal dan kolonial saat itu untuk memengaruhi, membujuk, atau bahkan memaksa petani untuk menghasilkan tebu dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, menurut Fasseur, Van Niel, dan Elson, beberapa hal yang menjadi alasan budidaya tebu menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi kolonial pada abad 19 di Hindia Belanda, yaitu:

  1. Menggunakan jalur wewenang tradisional (priyayi dan kepala desa) di wilayah pedesaan untuk memengaruhi, membujuk, atau bahkan memaksa para petani,
  2. Membayar petani produsen secara teratur dan tunai sesuai hasil produksi pabrik,
  3. Memanfaatkan kepasrahan petani untuk menghasilkan tebu sebagai upaya mengabdi pada pemerintah.

Berdasarkan tiga alasan tersebut, upah menjadi alasan utama tercapainya kesuksesan budidaya tanaman tebu di Pasuruan. Sebelum tahun 1867, petani hanya menggarap tanah dan menanam tebu hanya untuk menyelesaikan kewajibannya saja. Namun, pasca tahun 1867, pemerintah Keresidenan Pasuruan mengeluarkan kebijakan mengenai upah harian bagi petani dan upah bagi pengawas lahan pertanian serta pejabat lokal.

Pada masa itu, upah menanam disebut sebagai plantloon dan upah bagi pengawas dan pejabat lokal disebut sebagai cultuurprocenten. Upah menjadi perangsangan yang realistis bagi para petani untuk menggarap. Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas H. Stone yang menyebut upah atau kompensasi sebagai bentuk bayaran yang diberikan pada pekerja sebagai pertukaran pekerjaan yang diberikan kepada majikan.[3]

Jika ditarik garis lurus, penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap pengelolaan budidaya tebu hingga menghasilkan tebu dengan kualitas tinggi yang laku di pasaran dapat diadopsi untuk masa sekarang. Otonomi daerah yang menstimulasi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk dengan hasil alamnya merupakan langkah awal untuk menjalankan program industri berbasis tebu.

Pabrik Gula, Pasuruan

Pemerintah Daerah pun telah memiliki peraturan terkait dengan tanaman tebu, seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 87 tahun 2014 tentang Peningkatan Rendemen dan Hamblur Tanaman Tebu. Semua hal terkait dengan budidaya tanaman tebu hingga urusan yang terkait petani juga dimuat dalam peraturan tersebut.

Wewenang pemerintah daerah sudah jelas, tinggal penerapannya saja. Untuk itu, perlu diterapkan stimulus seperti yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada penguasa lokal. Pemerintah pusat seharusnya memberikan semacam penghargaan ataupun upah finansial maupun non-finansial pada pemerintah daerah layaknya cultuurprocenten pada masa Hindia Belanda.

Hal ini diyakini dapat menstimulus pemerintah daerah untuk berlomba-lomba menghasilkan tebu dengan kualitas terbaik yang laku di pasaran lokal maupun internasional. Bagi petani, pemberian upah yang layak seperti plantloon pada masa Hindia Belanda, pengenalan teknologi budidaya tebu, dan pemberian alat-alat yang mendukung budidaya tebu oleh pemerintah diyakini mampu menstimulus petani untuk memproduksi tanaman tebu dengan kualitas tinggi.

Setelah menghasilkan tanaman tebu dengan kualitas tinggi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian masih memiliki pekerjaan rumah, yakni perluasan pangsa pasar gula. Untuk itu, pemerintah harus menggerakkan penggunaan gula lokal untuk seluruh kegiatan industri makanan dan minuman yang ada di dalam negeri. Penetapan ceiling price, yaitu penetapan harga gula tertinggi di bawah harga pasar oleh pemerintah perlu diterapkan untuk merangsang daya beli industri makanan dan minuman.

Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga menetapkan floor price, yaitu penetapan harga gula terendah di atas harga pasar dengan tujuan melindungi produsen, terutama petani tebu. Tidak hanya itu, pemerintah daerah perlu mengawasi dan turun langsung ke pasar untuk mengurangi campur tangan tengkulak atau oknum-oknum tertentu dalam membentuk permintaan palsu (fake demand).

Koloniale Tentoonstelling, Semarang

Pemerintah Hindia Belanda pernah mencontohkan bagaimana perluasan pangsa pasar dan promosi tanaman tebu melalui surat kabar di Eropa saat itu. Tidak hanya itu, pemerintah Hindia Belanda juga mengadakan Koloniale Tentoonstelling di Amsterdam pada tahun 1883 dan di Semarang pada tahun 1914, sebuah event berkaliber World Expo untuk mempromosikan produk-produk dari tanah jajahan, termasuk produk tebu berkualitas tinggi dari Pasuruan.

Dengan mewabahnya penggunaan media sosial, pemerintah memiliki wadah untuk mempromosikan tanaman tebu. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah  rutin mengadakan Trade Expo Indonesia setiap bulan Oktober. Melalui event ini, seharusnya pemerintah berupaya memperluas pangsa pasar agar tanaman tebu dan gula dapat merambah pangsa pasar internasional seperti 186 tahun yang lalu.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi berbasis industri tebu membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha makanan dan minuman, hingga petani tebu. Hal ini jelas mendeskripsikan bahwa industri berbasis tebu membutuhkan penanganan dari hulu hingga hilir.

Dalam tulisannya, G. R. Knight memang hanya menyebut keuntungan dari industri berbasis tebu hanya dirasakan oleh pemerintah kolonial dan pemerintah lokal. Namun demikian, berkaca pada kesuksesan budidaya tanaman tebu di Pasuruan dengan adaptasi sesuai dengan konteks kekinian dan ditunjang dengan perkembangan teknologi, bukan tidak mungkin industri ini akan mampu memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional mengingat potensi tebu yang dimiliki oleh Pulau Jawa secara khusus serta pangsa pasar yang semakin luas.

 

Ditulis Oleh : Usman Manor (Alumni Ilmu Sejarah UI)

Daftar Acuan

Boeke, J. H, The Evolution of the Netherland Indies Economy, Harleem: H.D. Tjeenk Willink & Zon, 1947.

Booth, Anne. ed, Sejarah Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1988.

Kartodirdjo, Sartono, & Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Aditya Media, 1994.

Mahandis Y. Thamrin, Dunia Mengakui Tebu Ajaib Berasal dari Jawa, http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/09/dunia-mengakui-tebu-ajaib-berasal-dari-tanah-jawa, diakses pada Senin, 1 Agustus 2016 pukul 13.45 WIB.

Pindyck, Robert & Daniel Rubinfeld, Microeconomics 8th ed, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2013.

Suwatno, H, & Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

[1] Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 3.

[2] Mahandis Y. Thamrin, Dunia Mengakui Tebu Ajaib Berasal dari Jawa, http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/09/dunia-mengakui-tebu-ajaib-berasal-dari-tanah-jawa, diakses pada Senin, 1 Agustus 2016 pukul 13.45 WIB.

[3] H. Suwatno & Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 220.

 

 

Facebook Comments

About Redaksi Ruang Rakyat

RuangRakyat memberikan ruang bagi kamu yang ingin menuangkan gagasan ke seluruh rakyat Indonesia.