This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Tantangan Program Deradikalisasi di Indonesia

Tantangan Program Deradikalisasi di Indonesia

Menjalankan program deradikalisasi terhadap mantan narapidana kasus terorisme itu tidaklah mudah. Orang yang sudah terpapar radikalisme dan berniat atau telah melakukan tindak pidana terorisme itu tidak gampang untuk disadarkan kembali, bahkan setelah mereka diberi remisi maupun pembebasan bersyarat, sebagai bagian dari memanusiakan mereka. Ada napiter yang sudah keluar lewat proses pembebasan bersyarat setelah memenuhi persyaratan menandatangani ikrar setia kepada Pancasila dan NKRI, maupun yang bebas murni namun kembali ditangkap karena perbuatan yang sama.

Contohnya seperti di berita di sini. Tahun 2018 lalu ada mantan napiter yang kembali ditangkap Densus 88 karena kembali lagi terlibat dalam tindak pidana terorisme.

source : Antara News

Proses pembinaan napiter di dalam penjara pun tidak segampang yang dipikirkan oleh orang yang tidak terlibat dan/atau hanya menerima informasi dari media massa atau media sosial saja. Dalam percakapan dengan rekan-rekan di lapas maupun bapas, tidak ada rasio ideal berapa petugas lapas dan bapas per napiter. Ini membuat tugas-tugas pembinaan dan pengawasan napiter itu menjadi semakin sulit.

Di sisi lain, saat napiter keluar, banyah pihak yang merasa bahwa adalah tanggung jawab dari Densus 88 dan BNPT untuk meneruskan program deradikalisasi, termasuk pemantauan dan pengawasan mereka di luar. Padahal ini adalah tanggung jawab yang seharusnya juga diemban oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini memang belum berjalan dengan baik.

Untuk itu maka pemerintah harus melakukan revisi lagi terhadap UU 5/2018 tentang tindak pidana terorisme, khususnya di bagian jangka waktu hukumannya. Saat ini yang dipakai adalah hukuman maksimal. Artinya, seseorang itu bisa dijatuhi hukuman yang dirasa ringan. Idealnya, pemerintah bisa mengadopsi UU 35/2009 tentang Narkotika yang memuat hukuman minimal. Misalnya di pasal 111 dikatakan bahwa “…dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama…”. Kalau ini diterapkan di UU tindak pidana terorisme maka tidak akan ada lagi terpidana terorisme yang dihukum dengan hukuman yang dirasa ringan, seperti ‘hanya’ 3 tahun. Bisa saja direvisi sehingga hukuman paling singkat itu, misalnya: 10 tahun. Dengan demikian makan hal ini menjadi deteren bagi orang yang ingin melakukan tindak pidana terorisme, sekaligus bisa memenuhi rasa keadilan bagi para korban terorisme.

Tindak pidana terorisme itu adalah kejahatan luar biasa, sehingga hukumannya pun harus luar biasa, biar para calon teroris itu udah takut duluan sebelum melakukan teror dan/atau mendukung kelompok teror.

#IndonesiaTanahAirBeta

 

Ditulis oleh : Alto Luger (Pengamat Terorisme)

Facebook Comments

About Redaksi Ruang Rakyat

RuangRakyat memberikan ruang bagi kamu yang ingin menuangkan gagasan ke seluruh rakyat Indonesia.