
Masih teringat di Plikada 2017 Anies Baswedan dan pengusungnya menjual politik ayat Al Quran Al Maidah 51 dengan memberikan ancaman kepada warga DKI Jakarta yang muslim, dengan tidak memilihnya maka tidak akan disalatkan ketika meniggal karena murtad telah memilih Ahok. Kini, di tahun 2023 di masa yang sebetulnya belum memasuki tahapan pendaftaran calon Preisden di KPU, apalagi kampanye, Anies Baswedan kembali melakukan produksi kebohongan dengan memakai politik jalan.
Ya, Anies mempolitisasi pembangunan jalan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan membandingkannya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Data yang nampaknya hanya dikutip dari media saring kemudian dibawanya untuk propaganda kebencian terhadap pemerintahan Joko Widodo. Anies menyebutkan bahwa di era Jokowi membangun 63% tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.
“Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja,” pandai Anies berbicara.
Jika kita membaca utuh data dari Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum Tahun 2008, total panjang jalan nasional non-tol pada tahun 2004 ialah 34.629 km. Kemudian hingga Desember 2014, total panjang jalan menjadi 38.570 km. Pada tahun 2015, data tersebut juga diperkuat pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, bahwa selama kurun waktu 2004-2014, panjang jalan nasional bertumbuh dari 34.000 km menjadi 38.000 km.
Sampai dengan akhir tahun 2021, total panjang jalan nasional non-tol bertambah 46.965 km. Hal itu tertera dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2022. Berdasarkan data darI ketiga tahun di atas, dapat diartikan panjang jalan nasional selama era Pemerintahan SBY bertambah sekitar 3.941 km, dari 34.629 km menjadi 38.570 km. Sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi, panjangnya bertambah 8.395 km. Dari sebelumnya 38.570 km menjadi 46.965 km.
Dari data di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya Penambahan panjang jalan di masa pemerintahan Jokowi berjalan di angka 8.395 km dan masih akan terus bertambah hingga tahun 2024 beliau selesai memimpin Indonesia. Sedangkan Anies memotret penambahan panjang jalan yang dianggapnya dibangun 11.804 km sejak memimpin.
Nyatanya itu adalah total jalan yang diupgrade (diperbaiki) bukan dibangun sejak awal atau penambahan dari jumlah awal. Data riil PUPR mengatakan SBY hanya membangun atau menambah panjang jalan 3.941 km. Artinya puluhan ribu kilometer merupakan estafet jalan hasil pembangunan Presiden Megawati, Gusdur, Habibie, Soeharto, dan bahkan Soekarno.
Begitu teganya Anies menihilkan program pembangunan jalan di masa-masa Pemerintahan sebelum SBY dengan mengatakan bahwa belasan ribu jalan nasional mutlak dibangun Mantan Presiden SBY. Kita akan melihat Produksi kebohongan lain dari Anies Baswedan beberapa hari, minggu, dan bulan ke depan.
Semua itu dia lakukan hanya demi meraih kekuasaan, seperti sejarah 2017 ketika ia menggunakan politisasi agama yang kita sebut bersama sebagai politik ayat. Maka kami, Forum Alumni Universitas Indonesia untuk Indonesia Hebat, melihat perlunya Anies menghentikan produksi kebohongan.
Anies hanya perlu mengutarakan apa programnya jika ingin sekali menjadi Presiden. Bukan menjelekkan masa pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi saja tidak pernah menjelekkan masa pemerintahan SBY.Begitulah etika pemimpin seharusnya. Anies harus mengehentikan kebiasaannya menginjak untuk menanjak yang ia lakukan ketika berkompetisi dengan Ahok di Pikada tahun 2017.
Forum Alumni Universitas Indonesia untuk Indonesia Hebat