This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Kebijakan Ketenagakerjaan yang Sesuai di Masa Pandemi

Kebijakan Ketenagakerjaan yang Sesuai di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala aspek pembangunan di suatu negara. Salah satu yang dirasakan yaitu penurunan atas permintaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan permintaan output dan terganggunya proses produksi.

Penurunan permintaan ini ditandai dengan banyaknya pekerja yang bekerja secara bergiliran, dirumahkan, bahkan diberhentikan/dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Organisasi Perburuhan Internasional/International Labour Organization (ILO) memperkirakan pandemik Covid-19 akan berdampak kepada 25 juta pekerja di Indonesia dan 2,8 juta diantaranya akan mengalami PHK atau dirumahkan. Pengangguran, termasuk di dalamnya pengangguran terselubung dan sejumlah faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan inflasi akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

Perekonomian sektor riil akan butuh waktu lebih lama untuk pulih apabila pemerintah tidak mempercepat stimulus selama pandemi Covid-19. Pemerintah perlu bekerja keras dalam mengintervensi daya beli masyarakat, menjaga kondisi finansial dunia usaha, serta menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat.

Kondisi saat ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan situasi pasar kerja pada zaman krisis 1998. Saat itu, Departemen Tenaga Kerja memperkirakan angka pengangguran akan meningkat dari 4,68% menjadi 14,8%. Kenyataannya, pada tahun 1999, Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan angka penganguran 1998, yaitu 5,2%.

Hal ini mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan pertanyaan mengapa angka pengangguran relatif rendah padahal pertumbuhan ekonomi menurun tajam? Jawabannya yaitu karena saat itu tidak ada unemployment benefit (tunjangan penganggur).

Ketiadaan tunjangan penganggur di Indonesia menyebabkan hanya orang-orang yang memiliki uang yang mampu hidup tanpa penghasilan (dari bekerja). Uang yang dimaksud dapat berupa pemberian dari pemerintah, tabungan, uang pensiun, dan sejenisnya. Apabila tidak ada itu, agar dapat bertahan hidup orang-orang tidak memiliki pilihan lain kecuali bekerja apa saja. Perubahan status pekerjaan dari pekerja formal menjadi informal pun sudah merupakan hal umum yang ditemui saat itu.

Belajar dari pengalaman peningkatan angka pengangguran di tahun 1998 yang tidak signifikan, tentu menjadi penting bahwa dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan jangan hanya mengacu pada angka pengangguran.

Bantuan sosial yang anggarannya berada dalam Program Perlindungan Sosial (dimana realisasi penyerapan anggaran Perlindungan Sosial mencapai 78,12 Triliun) (Kemenkeu, 2020)  memang akan membantu masyarakat dan secara teori akan cenderung menurunkan motivasi untuk “mau bekerja apa saja”, namun nilainya tetap terlalu kecil untuk membuat masyarakat mampu bertahan hidup tanpa bekerja. Apalagi, bantuan sosial yang diberikan cenderung hanya dapat membantu pemenuhan kebutuhan beberapa minggu saja.

Dengan demikian, meskipun masyarakat mendapatkan bantuan sosial namun mereka tetap perlu bekerja. Fakta yang terjadi pada masa pandemik ini, jumlah pekerja miskin (pekerja yang memiliki pendapatan rendah dan tidak dapat meng-cover semua kebutuhan layak hariannya) jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penganggur.

Berdasarkan hal tersebut maka bijak apabila perhatian pemerintah pada bidang ketenagakerjaan bukan hanya terfokus pada para penganggur. Selain itu, mengingat proporsi pekerja informal di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan pekerja formal maka kebijakan ketenagakerjaan perlu juga memperhatikan bantuan pelaku Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro (UMKM). Hal ini kemudian mewajibkan sinergitas antar Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah terkait.

 

Sumber Gambar:

Hallosehat.com

Facebook Comments