This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Komunitas KAMU BISA Mamuju Tengah Serukan Tolak Revisi UU KPK

Komunitas KAMU BISA Mamuju Tengah Serukan Tolak Revisi UU KPK

Mamuju Tengah- Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK dari Komunitas Kamu Bisa Mamuju Tengah (Mateng), diikuti 16 orang peserta aksi dan koordinator lapangan (Korlap) Badaruddin, berlangsung di depan Kantor DPRD Mateng, Kompleks Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak, Kabupaten Mateng, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (25/9).

Massa mengawali dengan long march dari Tugu Benteng Mangiwang menuju Kantor DPRD Mateng, dan membawa spanduk bertuliskan, segera padamkan kebakaran hutan, jangan padamkan KPK.

Orasi Badaruddin yang juga aktivis HMI ini mengatakan, kepada anggota DPRD Mateng agar dengan tegas menolak revisi UU KPK. “Pihak DPRD Mateng jangan tutup mata melihat pelemahan yang terjadi ditubuh KPK ini. Beberapa hari yang lalu, solidaritas dari seluruh mahasiswa se-Indonesia telah menolak dengan tegas revisi UU KPK,” kata Badaruddin.

Menurutnya, DPRD Mateng harus merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menolak revisi UU KPK serta dapat dengan tegas memproses hukum pelaku pembakaran hutan yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia. “Kegiatan ini sekaligus sebagai bukti bahwa mahasiswa benar-benar ada dan hidup di Mateng. Mahasiswa sangat kecewa dengan Presiden dan DPR RI yang tidak tegas dalam setiap pengambilan kebijakan revisi UU,” tutur Badaruddin.

Badaruddin mengungkapkan, revisi UU KPK sangat merugikan masyarakat Indonesia. Kewenangan KPK seolah telah dikebiri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Ketika DPRD Mateng diam melihat adanya revisi UU KPK, berarti DPRD Mateng telah ikut mendukung koruptor. Kami meminta agar DPRD Mateng menolak revisi UU KPK dan mendesak pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pemadaman kebakaran hutan dan menangkap para oknum pembakar hutan,” ungkapnya.

Massa aksi diterima Ketua DPRD Mateng, Arsal Aras menyampaikan, terkait revisi UU KPK, ini merupakan isu nasional. Kebijakan terkait revisi ada pada DPR RI yang akan mengesahkan hal tersebut.

“Pihak DPRD Mateng akan sejalan dengan rekan-rekan semua untuk menolak revisi UU KPK,” paparnya. Arsal menjelaskan, terkait kebakaran hutan yang terjadi, pihak DPRD Mateng juga akan menyampaikan aspirasi rekan-rekan ini kepada pemerintah pusat agar segera mengambil tindakan tegas mengusut tuntas kasus kebakaran di Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya.

“Setelah ini, pihak DPRD Mateng akan membicarakan tuntutan yang telah rekan-rekan sampaikan untuk selanjutnya diteruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat. Kami juga mengucapkan terima kasih telah ikut berpartisipasi dalam demokrasi di negara ini,” jelasnya. (TMS)

Facebook Comments