Sorong– Ibrahim Wugaje, Ketua Suku Kokoda Sorong menolak keras aksi unjuk rasa Solidaritas Masyarakat Sorong yang mengecam 9 poin tuntutan 61 tokoh Papua kepada Presiden RI.
Ibrahim yang merupakan salah satu dari 61 orang tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang bertemu dengan Presiden RI di Istana Negara 10 September lalu akan mengawal 9 poin kebijakan Presiden untuk masyarakat Papua dan Papua Barat.
“Saya siap itu kawal 9 poin tuntutan (kepada Presiden), karena keberadaan Papua kedalam NKRI sudah final dan tidak bisa di ganggu gugat kembali.” tegas Ibrahim.
“Tokoh-tokoh yang diundang menghadap Presiden RI bukan tokoh sembarangan, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang dan belum mewakili representatif keinginan dari permintaan rakyat Papua dan Papua Barat.” kata Ibrahim menanggapi pemberitaan yang selama ini mengklaim bahwa pertemuan tersebut adalah settingan.
“Saya pribadi siap membantu untuk menjadikan Kota/Kab. Sorong damai kembali.” sambung Ibrahim.
Beberapa waktu yang lalu, Ibrahim Wugaje juga sempat menggalang masyarakat Papua untuk turut aktif dalam Deklarasi Damai 6 September 2019 di Kota Sorong dan 12 September 2019 di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong.
“Saya harap itu acara (Deklarasi Damai) bisa merubah pola pikir bagi masyarakat Papua Barat untuk hidup damai sehingga gejolak yang ada di Papua bisa segera mereda dan kembali tercipta kerukunan hidup antara Orang Asli Papua (OAP) dan pendatang yang ada di Papua.” pungkas Ibrahim.
Secara khusus, Ibrahim Wugaje juga mengharapkan agar para tokoh masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan kedamaian di Papua Barat, dan untuk mahasiswa OAP agar melanjutkan studinya di luar Papua Barat dan tidak terpengaruh adanya eksodus.(IS)